TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Diah Setia Utami menandatangani nota kesepahaman bersama dengan delapan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, Selasa (12/5/2015).
Kedelapan lembaga rehabilitasi tersebut adalah Yayasan Kambal Care, Yayasan Karitas Sani Madani, Yayasan Mutiara Maharani, Yayasan Al Jahu, Yayasan Mitra Kencana Cendekia, Klinik Sunter Medical Center, Yayasan Kapeta, dan Klinik Mutiara Sentra Medika.
“Diharapkan dengan adanya perjanjian kerja sama ini maka program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi dapat dijalankan secara efektif, terarah, dan akuntabel,” kata Diah dalam sambutannya pada acara penandatanganan.
Dirinya berharap kerja sama ini akan memberikan penguatan terhadap kemampuan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dengan memberikan penguatan, dorongan, dan fasilitas layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika.
Untuk itu, dengan kerja sama ini akan dapat mencapai target rehabilitasi 100.000 penyalah guna Narkoba di tahun 2015 dan menekan laju prevalensi penyalah guna Narkoba.
Menurutnya, narkoba selalu menjadi topik hangat yang tak pernah ada hentinya untuk dibicarakan. Angka penyalahgunaan Narkoba yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintah, khususnya bagi Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN bersama Puslitkes-UI pada tahun 2014, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba mencapai 2,2 persen atau sekitar empat juta orang dari total populasi penduduk Indonesia.
Berdasarkan penelitian tersebut juga diketahui bahwa jumlah kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba pertahunnya mencapai angka sekitar Rp 63 Triliun, yang terdiri dari kerugian pribadi sebesar Rp 56,1 Triliun dan kerugian sosial Rp 6,9 Triliun.
Berangkat dari kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo bersama BNN telah mencanangkan program rehabilitasi bagi 100.000 penyalah guna Narkoba di awal tahun 2015 ini. Program rehabilitasi 100.000 penyalah guna Narkoba menjadi langkah awal dari keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah Narkoba di Indonesia secara komprehensif.
Melalui program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan laju peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba, disamping program pencegahan dan pemberantasan yang juga terus bergulir.
Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah dalam merehabilitasi, maka BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi melakukan kolaborasi dengan berbagai komponen. Salah satunya adalah dengan melibatkan lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat.
Sumber: Tribunnews.com